Divisi Mediasi

Pusat Studi Kebudayaan

Universitas Gadjah Mada

SEJARAH PUSAT MEDIASI INDONESIA

Sengketa dapat terjadi dimana dan kapan saja karena adanya perbedaan kepentingan berbagai pihak. Akan tetapi, pada dasarnya, sengketa bisa diselesaikan dengan pendekatan non-litigasi (di luar jalur pengadilan) yaitu melalui proses MEDIASI dengan bantuan MEDIATOR. Kebutuhan akan tenaga mediator yang profesional dalam penyelesaian sengketa menjadi hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Oleh karena itu, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung (Keputusan Ketua MA No.068A/KMA/SK/V/2008) dan diperbarui No. 252/KMA/SK/IX/2013) berusaha memberikan wadah untuk mengadakan Pelatihan Pendidikan tenaga Mediator. Wadah ini adalah Pusat Mediasi Indonesia.

Pusat Mediasi Indonesia sejak berdirinya telah mengemban amanah untuk dapat mencetak mediator bersertifikat yang tidak hanya berilmupengetahuan, namun menjunjung tinggi nilai etika profesionalitas. Mediasi sendiri sebagai alternatif penyelesaian sengketa akan menjadi pilihan masyarakat. Hal ini dikarenakan, proses mediasi akan mengurangi penumpukkan perkara perdata di pengadilan. suatu keuntungan lain dari proses mediasi adalah sifatnya yang tertutup, dapat menjaga jaminan privasi dan nama baik pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, hubungan baik dari pihak-pihak tersebut dapat tetap terjaga. Dengan demikian, dapat semakin terlihat urgensi dari eksistensi tenaga mediator yang profesional.

Pada tahun 2014, dengan adanya kebijakan terbaru mengenai Pusat Studi dan Pusat Kajian di UGM, Pusat Mediasi Indonesia bergabung dibawah Pusat Studi Kebudayaan UGM menjadi Divisi Mediasi Pusat Studi Kebudayaan UGM. Secara garis besar memiliki fungsi yang sama yaitu mengadakan pelatihan dan penelitian di bidang mediasi.

Divisi Mediasi sendiri menawarkan sistem pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran dan dapat menghasilkan tenaga mediator yang siap terjun ke lapangan. Adapun pelatihan yang ditawarkan meliputi:

  1. Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat
  2. Pendidikan dan Pelatihan Mediator Kesehatan Bersertifikat
  3. Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Pertanahan Tingkat I bekerjasama dengan Pusdiklat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
  4. Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Pertanahan Tingkat II bekerjasama dengan Pusdiklat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
  5. Pendidikan dan Pelatihan Mediator Ekonomi Syariah bekerjasama dengan APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia)
  6. Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bisnis Bersrtifikat bekerjasama dengan SIP LawFirm

Tidak hanya pelatihan, Divisi Mediasi juga melakukan beberapa penelitian dan konsultasi multidisiplin antara lain:

  1. Mediasi Sebagai Teknologi Penyelesaian Sengketa Kesehatan (2013)
  2. Mediasi Sebagai Teknologi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Pertanahan (2014)
  3. Pelaksanaan Otonomi Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Kabupaten Pacitan (2014)
  4. Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pacitan
  5. Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan
  6. Premi Kesehatan Terpadu di Kabupaten Pacitan
  7. TROPICAL MEDICAL INFORMATION SYSTEM (TMIS) Sebagai Solusi SIMRS Yang Handal Dan Berdaya Saing Dalam Mengoptimalisasi Pelayanan dan Kinerja Rumah Sakit (2012)
  8. Kajian Rapaerda Kesehatan DIY (2010)
  9. Kajian Raperda Pendidikan DIY (2010)

 

Divisi Mediasi juga menawarkan jasa mediasi untuk membantu penyelesaian berbagai sengketa yang terjadi di tegah masyarakat.
Pusat Mediasi Indonesia, lahir dan berdiri sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya nilai musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai konflik di tengah masyarakat.

 

DASAR HUKUM MEDIASI DI INDONESIA

Dasar hukum Mediasi di Indonesia dalah:

  1. HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
  2. SEMA No 1 tahun 2002 Tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
  3. PERMA No 02 tahun 2003 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.
  4. PERMA No 01 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
  5. PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Top